Apakah etis menjual teknologi AI krusial demi keuntungan? Menganalisis dilema moral di balik kesepakatan chip AS-Tiongkok yang kontroversial.

Pendahuluan: Pedang Bermata Dua Bernama Silikon

Di jantung peradaban modern, tersembunyi sebuah paradoks. Sebuah objek mikroskopis yang terbuat dari silikon—sebuah chip semikonduktor—telah menjadi komoditas paling krusial dan diperebutkan di abad ke-21, bahkan lebih vital daripada minyak.¹ “Perang Chip” yang berkecamuk antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukanlah sekadar sengketa dagang biasa. Ini adalah pertarungan fundamental untuk dominasi global di era digital, sebuah konflik yang akan menentukan struktur ekonomi, keseimbangan kekuatan militer, dan arah masa depan peradaban itu sendiri.²

Konflik ini menyeret kita ke dalam pusaran pertanyaan etis yang mendalam dan rumit. Ketika teknologi yang menjadi tulang punggung masa depan umat manusia—kecerdasan buatan (AI)—diperlakukan sebagai produk komersial, di manakah garis batas antara kewajiban korporat untuk memaksimalkan keuntungan dan kewajiban negara untuk menjamin keamanan warganya? Pertarungan ini bukan lagi sekadar adu kekuatan ekonomi, melainkan perebutan pengaruh geopolitik global di mana perusahaan teknologi raksasa seperti Nvidia berada di garis depan, menari di antara kepentingan pemegang saham dan dekrit keamanan nasional.²

Laporan ini akan membedah dilema moral tersebut secara mendalam. Kita akan menelusuri medan perang geopolitik semikonduktor, menganalisis manuver korporat yang penuh intrik, dan membongkar pertarungan ini melalui dua lensa filsafat utama: utilitarianisme dan deontologi. Pada akhirnya, kita akan dihadapkan pada sebuah kenyataan yang tidak nyaman: dalam perang untuk supremasi teknologi, etika itu sendiri telah menjadi komoditas yang bisa dinegosiasikan.

Medan Perang Abad ke-21: Geopolitik Semikonduktor

Untuk memahami dilema etis yang ada, pertama-tama kita harus memahami lanskap strategis tempat pertempuran ini berlangsung. Ini adalah medan perang di mana sirkuit terintegrasi lebih berharga daripada divisi tank, dan di mana kedaulatan tidak lagi hanya diukur dari luas wilayah, tetapi dari kemampuan mengontrol aliran data dan daya komputasi.

Dari Ambisi Global ke “Kedaulatan Teknologi”

Pemicu utama perang ini adalah ambisi Tiongkok yang tak tergoyahkan. Melalui inisiatif strategis seperti “Made in China 2025,” Beijing telah menetapkan tujuan yang jelas: menjadi pemimpin AI dunia pada tahun 2030.⁵ Ambisi ini bukan isapan jempol; Tiongkok telah menggelontorkan investasi sebesar 15 miliar USD pada tahun 2023 untuk AI dan melahirkan pesaing serius bagi model AI Barat, seperti Ernie 3.5 dari Baidu dan model-model inovatif dari DeepSeek.⁵ Namun, ada satu kendala fundamental: semua kemajuan ini bergantung pada akses terhadap daya komputasi masif, yang hanya dapat disediakan oleh chip semikonduktor paling canggih di dunia.⁷

Menyadari ketergantungan ini, Amerika Serikat mengubah strateginya. Dari sekadar penahanan ekonomi yang luas, Washington beralih ke pendekatan yang lebih tajam dan terfokus: secara eksplisit menargetkan dan melumpuhkan industri AI Tiongkok dengan memutus aksesnya ke chip-chip krusial.⁹ Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa kemajuan AI sangat bergantung pada “hukum skala” (

scaling laws), di mana model yang lebih besar dan dilatih dengan daya komputasi yang lebih besar akan menghasilkan kemampuan yang lebih superior.⁹ Dengan mengontrol akses ke perangkat keras, AS berharap dapat mempertahankan keunggulannya selama mungkin.

Tindakan ini mendorong kedua negara ke dalam perlombaan sengit untuk mencapai apa yang disebut sebagai “Kedaulatan Teknologi” (Technological Sovereignty).³ Ini adalah sebuah kondisi ideal di mana sebuah negara dapat mengendalikan takdir teknologinya sendiri, bebas dari ketergantungan dan paksaan asing. Namun, di sinilah letak paradoks utamanya. Kedaulatan teknologi adalah tujuan autarki—kemandirian total—yang dikejar dalam sebuah industri yang secara inheren bersifat global dan saling bergantung.¹¹ Tidak ada satu negara pun yang dapat memproduksi chip canggih sendirian; prosesnya melibatkan rantai pasok yang sangat terspesialisasi dan tersebar di seluruh dunia, dari bahan mentah di satu negara, desain di negara lain, hingga mesin litografi mutakhir yang hanya diproduksi di Belanda.¹¹ Upaya untuk mencapai kedaulatan justru menciptakan ketidakstabilan global yang masif, mengubah interdependensi yang dulu dianggap sebagai sumber perdamaian menjadi sumber konflik dan risiko sistemik.³

“Empire by Regulation”: Saat Kebijakan Menjadi Senjata

Senjata utama Amerika Serikat dalam perang ini bukanlah rudal, melainkan regulasi. Washington telah membangun sebuah “Empire by Regulation”—kekaisaran yang ditegakkan melalui peraturan—dengan memanfaatkan posisi sentralnya dalam ekosistem teknologi dan keuangan global untuk memberlakukan hukumnya secara ekstrateritorial.¹² Ini adalah bentuk baru dari kekuasaan, di mana AS tidak perlu menaklukkan wilayah, melainkan cukup dengan mengatur aliran teknologi global.

Beberapa instrumen utama dalam persenjataan regulasi ini antara lain:

• The Entity List: Sebuah daftar hitam yang dikelola oleh Departemen Perdagangan AS. Perusahaan yang masuk ke dalam daftar ini, seperti raksasa teknologi Tiongkok Huawei, dilarang keras membeli teknologi atau komponen dari perusahaan AS tanpa lisensi khusus yang hampir mustahil didapat.¹³
• Foreign Direct Product Rule (FDPR): Aturan ini secara dramatis memperluas jangkauan hukum AS. FDPR memungkinkan Washington untuk memblokir penjualan produk yang dibuat di luar negeri (misalnya di Taiwan) kepada Tiongkok, jika produk tersebut dibuat menggunakan perangkat lunak atau peralatan dari AS.¹⁴ Ini adalah cara AS untuk “mempersenjatai” ketergantungan global pada teknologinya.⁴
• Kontrol Ekspor Peralatan Kritis: AS secara aktif menekan sekutunya untuk menghentikan penjualan peralatan manufaktur chip yang paling penting ke Tiongkok. Contoh paling signifikan adalah tekanan terhadap pemerintah Belanda untuk melarang perusahaan ASML mengekspor mesin litografi ultraviolet ekstrim (EUV) ke Tiongkok. Tanpa mesin ini, pabrikan chip Tiongkok seperti SMIC tidak mungkin dapat memproduksi chip dengan node tercanggih.⁹
• Tekanan terhadap Sekutu: Keberhasilan strategi AS sangat bergantung pada kerja sama sekutunya yang menjadi titik krusial dalam rantai pasok, seperti Belanda (ASML), Jepang (bahan kimia dan peralatan), Korea Selatan (Samsung), dan Taiwan (TSMC). Washington secara aktif menekan negara-negara ini untuk menyelaraskan kebijakan kontrol ekspor mereka, secara efektif mengubah sanksi unilateral AS menjadi blokade teknologi multilateral.¹⁴

Pendekatan ini secara fundamental mengubah logika globalisasi. Interdependensi ekonomi, yang pernah dipandang sebagai jaring pengaman yang mencegah konflik, kini telah diubah menjadi jaringan titik-titik krusial (chokepoints) yang dapat dieksploitasi untuk melancarkan perang ekonomi.⁴ Keterhubungan yang efisien dari rantai pasok global kini menjadi saluran utama untuk menyalurkan paksaan dan agresi geopolitik. Bagi negara mana pun atau perusahaan mana pun yang berpartisipasi dalam ekonomi global, integrasi tidak lagi murni menjadi aset, tetapi juga potensi kerentanan yang mematikan.

Dilema Korporat: Menari di Antara Sanksi dan Laba Miliaran Dolar

Di tengah bentrokan raksasa geopolitik ini, perusahaan-perusahaan teknologi multinasional terjebak dalam posisi yang sangat sulit. Mereka adalah arsitek dari teknologi yang diperebutkan, sekaligus entitas komersial yang didorong oleh tuntutan laba. Tidak ada perusahaan yang melambangkan dilema ini lebih baik daripada Nvidia.

Kasus Nvidia: Inovasi Kepatuhan atau Celah Berbahaya?

Kisah Nvidia dalam perang chip adalah sebuah drama kucing-dan-tikus yang menegangkan, menggambarkan bagaimana korporasi bukan hanya menjadi korban pasif dari kebijakan negara, tetapi juga aktor strategis yang aktif membentuk dan menguji batas-batas regulasi.

Narasi ini berlangsung dalam beberapa babak:

1. Larangan Awal (Oktober 2022): Pemerintah AS, dengan alasan keamanan nasional, melarang ekspor chip AI paling kuat milik Nvidia—A100 dan H100—ke Tiongkok.⁶ Langkah ini merupakan pukulan telak bagi Nvidia, karena Tiongkok adalah pasar yang sangat signifikan, menyumbang lebih dari 90% pangsa pasar chip AI sebelum pembatasan.¹⁷
2. Solusi Cerdik Nvidia: Untuk mempertahankan pasar miliaran dolarnya, Nvidia bergerak cepat. Mereka merancang dan merilis versi “downgrade” atau “versi Tiongkok” dari chip andalan mereka: A800 (pengganti A100) dan H800 (pengganti H100).¹⁶ Kompromi teknis utamanya adalah pada kecepatan interkoneksi antar-chip (NVLink). Kecepatan ini dikurangi secara signifikan, yang terutama memperlambat efisiensi saat melatih model AI skala sangat besar yang membutuhkan ribuan chip untuk bekerja bersamaan.¹⁹
3. Penutupan Celah (Oktober 2023): Pemerintah AS menyadari bahwa meskipun “diperlambat,” chip A800 dan H800 masih sangat kuat. Pejabat AS menyebutnya memiliki “kemampuan pelatihan model AI yang hampir sebanding”.¹⁴ Akibatnya, pada Oktober 2023, Washington memperketat aturan, secara eksplisit melarang ekspor A800, H800, dan bahkan kartu grafis konsumen kelas atas seperti RTX 4090 yang dapat digunakan untuk inferensi AI.¹⁹
4. Permainan Berlanjut: Tidak menyerah, Nvidia kembali ke papan gambar dan mengembangkan chip H20, sebuah versi yang lebih “dikebiri” lagi untuk mematuhi aturan yang lebih ketat.⁶ Siklus ini menunjukkan dinamika yang jelas: pemerintah menetapkan garis, dan perusahaan secara inovatif merekayasa produk hingga tepat di batas garis tersebut, memaksa pemerintah untuk terus-menerus menggambar ulang garisnya.

Untuk memahami secara konkret apa arti “downgrade”, tabel berikut membandingkan spesifikasi teknis antara chip versi global dan versi yang dirancang untuk Tiongkok.

Tabel ini mengilustrasikan bahwa “inovasi kepatuhan” Nvidia bukanlah sekadar gimik pemasaran. Ada penurunan kinerja yang nyata, terutama dalam skenario penggunaan paling canggih yang menjadi perhatian utama para pejabat keamanan nasional. Namun, chip tersebut tetap sangat fungsional dan bernilai miliaran dolar, yang menjelaskan mengapa permainan kucing-dan-tikus ini terus berlanjut.

Kesepakatan 15%: Bisakah Keamanan Nasional Diberi Harga?

Jika manuver “downgrade” sudah cukup kontroversial, perkembangan selanjutnya benar-benar mengguncang fondasi etika kebijakan luar negeri. Muncul laporan tentang sebuah kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya: Nvidia dan AMD dilaporkan setuju untuk membayar 15% dari pendapatan penjualan chip mereka di Tiongkok langsung kepada pemerintah AS sebagai imbalan untuk mendapatkan lisensi ekspor.²⁴

Pengaturan ini, jika benar, secara efektif mengkomodifikasi keamanan nasional. Para ahli perdagangan dan kebijakan luar negeri bereaksi keras, menyebutnya “mengejutkan,” “preseden yang mengerikan,” dan campuran berbahaya antara “penyuapan dan pemerasan”.²⁵ Christopher Padilla, mantan pejabat Departemen Perdagangan AS, memperingatkan bahwa jika perusahaan dapat “membeli jalan mereka melewati kontrol ekspor yang diberlakukan untuk melindungi keamanan nasional AS, kita berada di perairan yang sangat berbahaya”.²⁵ Logikanya sederhana dan menusuk: jika menjual chip ini merupakan risiko keamanan, maka seharusnya tidak boleh dilakukan sama sekali. Jika bukan risiko, mengapa ada “pajak” tambahan?.²⁷

Di sisi lain, pejabat pemerintahan AS memberikan pembenaran yang pragmatis. Menteri Perdagangan Howard Lutnick berargumen bahwa adalah kepentingan AS untuk membuat perusahaan Tiongkok “kecanduan pada tumpukan teknologi Amerika” (addicted to the American technology stack).²² Menurut pandangan ini, lebih baik Tiongkok menggunakan teknologi AS yang sedikit lebih lemah dan terkontrol daripada terdorong untuk mengembangkan ekosistem teknologinya sendiri yang sepenuhnya independen dan tidak dapat ditembus.

Kesepakatan 15% ini menandakan pergeseran paradigma yang radikal dan berbahaya dalam tata kelola negara. Kebijakan keamanan nasional, yang secara tradisional dianggap sebagai tindakan perlindungan yang menanggung biaya ekonomi demi kebaikan strategis yang lebih besar, kini berpotensi menjadi usaha yang menghasilkan pendapatan bagi negara. Hal ini menciptakan konflik kepentingan fundamental di dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Negara kini dihadapkan pada pilihan antara mandat keamanannya dan insentif finansial barunya. Jika preseden ini berlaku, keputusan di masa depan tentang apa yang dianggap sebagai “risiko keamanan nasional” dapat dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan yang dapat diekstraksi. Sebuah teknologi mungkin dianggap “cukup aman” untuk diekspor jika harganya tepat. Ini secara fundamental merusak prinsip kebijakan keamanan, mengubahnya dari perisai pelindung menjadi gerbang tol. Seperti yang dikatakan seorang ahli, “Orang Tiongkok juga akan membayar mahal untuk F-35… membebankan biaya sebagai imbalan untuk melonggarkan kontrol ekspor keamanan nasional adalah preseden yang buruk”.²⁵

Lensa Filsafat: Menimbang Moralitas dalam Perang Chip

Untuk benar-benar memahami bobot dilema ini, kita harus beralih dari geopolitik dan laporan keuangan ke ranah filsafat etika. Perang chip memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang benar dan salah, konsekuensi dan kewajiban. Dua kerangka etika klasik, utilitarianisme dan deontologi, menawarkan lensa yang sangat berbeda untuk menganalisis krisis ini.

Kalkulus Utilitarian: Kesejahteraan Ekonomi Melawan Risiko Eksistensial

Utilitarianisme adalah teori etika konsekuensialis yang menyatakan bahwa tindakan yang paling etis adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbesar.²⁸ Dalam konteks perang chip, ini berarti kita harus menimbang total “manfaat” (kebahagiaan atau kesejahteraan) melawan total “kerugian” (penderitaan atau bahaya).

Sisi Manfaat (The “Hedonic” Gain):

Manfaat dari mengizinkan penjualan chip AI yang dimodifikasi ke Tiongkok bersifat nyata, langsung, dan dapat diukur.

• Keuntungan Ekonomi: Perusahaan seperti Nvidia dan AMD meraup pendapatan miliaran dolar, yang menguntungkan pemegang saham, karyawan, dan ekonomi AS secara keseluruhan.¹⁸
• Dominasi Ekosistem: Dengan membuat Tiongkok tetap menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak Amerika, AS mempertahankan dominasi “tumpukan teknologinya,” yang memberikan pengaruh ekonomi dan strategis jangka panjang.²⁷
• Mencegah Pesaing Lokal: Jika perusahaan AS dilarang sepenuhnya, kekosongan pasar akan diisi oleh pesaing Tiongkok yang sedang berkembang seperti Huawei, yang pada akhirnya akan merugikan industri teknologi AS.¹⁸
• Stabilitas Perdagangan: Mempertahankan hubungan dagang, bahkan yang terbatas, dapat dilihat sebagai kontribusi terhadap stabilitas ekonomi global.

Sisi Kerugian (The “Hedonic” Pain):

Kerugian dari penjualan chip ini bersifat probabilistik, jangka panjang, dan berpotensi katastropik.

• Peningkatan Kapabilitas Militer: Risiko utama adalah Tiongkok akan menggunakan chip ini—bahkan yang “downgrade”—untuk mempercepat modernisasi militernya. Ini bisa berarti pengembangan senjata otonom yang lebih canggih, sistem komando dan kontrol yang lebih cerdas, dan kemampuan siber yang lebih kuat.¹³
• Penguatan Pengawasan Otoriter: Teknologi AI adalah alat yang ampuh untuk pengawasan massal. Menyediakan chip canggih kepada rezim otoriter dapat dituduh sebagai fasilitasi penindasan terhadap warganya sendiri.¹³
• Risiko Keamanan Nasional Jangka Panjang: Skenario terburuk adalah bahwa teknologi ini memungkinkan Tiongkok untuk mencapai keunggulan strategis yang menentukan, yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan global, mengancam keamanan nasional AS dan sekutunya, dan meningkatkan risiko konflik di masa depan.³⁰

Kalkulus utilitarian di sini menjadi hampir mustahil. Bagaimana kita bisa membandingkan keuntungan ekonomi sebesar 17 miliar USD yang pasti didapat tahun ini ²⁷ dengan probabilitas 5% atau 10% dari perang besar dalam satu dekade mendatang? Ini adalah perbandingan antara apel dan lubang hitam. Debat antara kebijakan ekspor yang permisif versus yang restriktif adalah manifestasi dunia nyata dari dilema utilitarian klasik ini: menimbang manfaat berprobabilitas tinggi dengan dampak rendah (laba kuartalan) melawan risiko berprobabilitas rendah dengan dampak sangat tinggi (kalah perang).³² Tantangan intinya adalah bahwa proses pengambilan keputusan manusia dan korporat secara historis sangat buruk dalam menimbang kedua jenis hasil ini secara akurat. Korporasi dirancang untuk memprioritaskan keuntungan jangka pendek yang dapat diprediksi, sementara lembaga keamanan nasional seharusnya bertugas melindungi dari bencana jangka panjang yang tidak pasti. Perang chip menempatkan dua mode pemikiran yang secara fundamental berbeda ini dalam pertentangan langsung.

Imperatif Kategoris Deontologi: Kewajiban Moral di Era AI

Jika utilitarianisme berfokus pada hasil, deontologi, yang dipelopori oleh Immanuel Kant, berfokus pada kewajiban dan aturan moral itu sendiri.³³ Menurut deontologi, beberapa tindakan secara inheren benar atau salah, terlepas dari konsekuensinya. Etika tidak ditemukan dalam hasil, tetapi dalam niat dan kepatuhan pada hukum moral universal.

Kewajiban Negara:

Dari sudut pandang deontologis, apakah sebuah negara memiliki kewajiban moral yang absolut dan tanpa syarat untuk melindungi keamanan warganya? Jawabannya hampir pasti ya. Ini adalah tugas utama negara, raison d’être-nya.29 Jika demikian, maka kewajiban ini tidak dapat dikompromikan demi keuntungan ekonomi. Kesepakatan 15% yang dilaporkan, di mana keamanan ditukar dengan pendapatan, akan menjadi pelanggaran berat terhadap kewajiban moral fundamental ini. Tindakan tersebut salah bukan karena hasilnya buruk, tetapi karena tindakan itu sendiri melanggar prinsip dasar tugas negara.

Kewajiban Korporasi:

Bagaimana dengan perusahaan seperti Nvidia? Kant merumuskan “Imperatif Kategoris” yang terkenal, salah satu formulanya menyatakan: “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda memperlakukan umat manusia, baik dalam diri Anda sendiri maupun dalam diri orang lain, selalu sebagai tujuan dan tidak pernah hanya sebagai sarana”.33 Apakah menjual teknologi AI yang sangat kuat kepada rezim yang diketahui menggunakan teknologi untuk pengawasan dan penindasan merupakan tindakan memperlakukan warga negara rezim tersebut “hanya sebagai sarana” untuk mencapai tujuan keuntungan?

Dari perspektif deontologis yang ketat, jawabannya bisa jadi ya. Jika tindakan menjual teknologi tersebut memungkinkan atau memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia, maka tindakan itu sendiri secara moral salah, terlepas dari apakah chipnya “downgrade” atau apakah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Berdasarkan kerangka etika AI modern yang menekankan akuntabilitas dan non-diskriminasi ³⁶, sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan teknologinya tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan. Dengan demikian, deontology menyajikan kesimpulan yang sangat berbeda dari utilitarianisme: jika tindakan menjual teknologi itu sendiri salah secara prinsip, maka tindakan itu tidak boleh dilakukan, titik.

Perang chip dengan demikian memaksa konfrontasi antara etika negara (di mana tugas tertinggi adalah untuk rakyatnya sendiri) dan etika korporasi transnasional yang sedang berkembang (yang beroperasi secara global dan tindakannya memiliki konsekuensi global). Deontologi mengungkapkan bahwa para aktor ini mungkin memiliki kewajiban absolut yang saling bertentangan. Tugas negara mungkin mengharuskannya melarang semua penjualan. Tugas perusahaan kepada pemegang sahamnya (sebuah perhatian utilitarian) mendorongnya untuk menjual, tetapi tugas etisnya (deontologis) mungkin mengharuskannya untuk menahan diri dari menjual kepada aktor-aktor tertentu. Perang chip menjadi studi kasus dalam fragmentasi tanggung jawab moral di dunia yang terglobalisasi, di mana tidak ada satu aktor pun yang memiliki kewajiban yang jelas dan disepakati secara universal.

Penutup: Mencari Kompas Moral di Persimpangan Jalan Global

Perang chip AI antara Amerika Serikat dan Tiongkok lebih dari sekadar persaingan teknologi; ini adalah cermin yang memantulkan dilema etis paling mendesak di zaman kita. Analisis ini menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang mudah atau pilihan biner yang sederhana. Kita dihadapkan pada jaringan kompleks dari kepentingan yang saling bersaing, kerangka etika yang bertentangan, dan konsekuensi yang berpotensi mengubah dunia.

Konflik antara logika kapitalisme global yang tak mengenal batas, yang diwakili oleh manuver Nvidia untuk menembus pasar mana pun, dan imperatif negara-bangsa yang terikat pada wilayah, yang diwakili oleh kebijakan keamanan AS, telah mencapai titik puncaknya. Resolusi dari ketegangan ini tidak akan ditemukan dalam algoritma atau neraca keuangan. Ia menuntut pilihan sadar dari masyarakat tentang nilai-nilai apa yang harus diprioritaskan: keuntungan ekonomi jangka pendek atau keamanan jangka panjang? Fleksibilitas pragmatis atau kepatuhan pada prinsip moral?

Bagi negara-negara seperti Indonesia, yang berada di tengah-tengah baku tembak geopolitik ini, perdebatan filosofis ini bukanlah sekadar latihan akademis. Ini adalah masalah kepentingan nasional yang mendesak.³⁸ Terjebak di antara dua raksasa teknologi, Indonesia harus menavigasi perairan yang bergejolak ini untuk mengamankan kedaulatan ekonomi dan teknologinya sendiri, sambil menghadapi risiko infiltrasi teknologi dan ketergantungan rantai pasok.³⁸

Pada akhirnya, pertanyaan etis yang diangkat oleh perang chip adalah mikrokosmos dari tantangan tata kelola utama abad ke-21: bagaimana menyelaraskan kekuatan luar biasa dari perusahaan teknologi swasta yang bersifat transnasional dengan kepentingan publik dan keamanan nasional di era persaingan kekuatan besar yang telah bangkit kembali. Kompas moral yang kita pilih untuk digunakan dalam menavigasi persimpangan jalan global ini tidak hanya akan menentukan pemenang dan pecundang dalam perang teknologi, tetapi juga akan membentuk karakter tatanan dunia untuk generasi yang akan datang.

Karya yang dikutip

1. Chip War by Chris Miller – Financial Times, diakses Agustus 11, 2025, https://ig.ft.com/sites/business-book-award/books/2022/winner/chip-war-by-chris-miller/
2. Perang Chip Semikonduktor: AS vs China – Kompasiana.com, diakses Agustus 11, 2025, https://www.kompasiana.com/kensimeon7999/6819808c34777c416414ab22/perang-chip-semikonduktor-as-vs-china
3. Chip War and the Battle for Technological Sovereignty: A Hybrid …, diakses Agustus 11, 2025, https://smallwarsjournal.com/2025/04/16/chip-war-and-the-battle/
4. Book Review – Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology, diakses Agustus 11, 2025, https://www.globalpolicyjournal.com/blog/21/02/2023/book-review-chip-war-fight-worlds-most-critical-technology
5. Perang AI AS vs China: Bagaimana Persaingan Teknologi Menggoyang Pasar Forex?, diakses Agustus 11, 2025, https://www.foreximf.com/blog/forex/perang-ai-as-vs-china-bagaimana-persaingan-teknologi-menggoyang-pasar-forex
6. Trump’s Chip Policy Disrupts Alliances – OBSERVER RESEARCH FOUNDATION, diakses Agustus 11, 2025, https://www.orfonline.org/expert-speak/trump-s-chip-policy-disrupts-alliances
7. China masih fokus pada Artificial Intelligence meskipun ada perang chip AS-China – UOB Asset Management Indonesia, diakses Agustus 11, 2025, https://www.uobam.co.id/web-resources/uobam/pdf/uobam/perspectives/market-commentary/2023/Jul/2023-07-11%20RN_Chinas%20AI%20focus%20continues%20despite%20US-China%20chip%20war.pdf
8. Perang Teknologi AS-China Memanas, Siapa Menang? | Narasi Explains – YouTube, diakses Agustus 11, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=qKFjEw1tknI
9. How US Export Controls Have (and Haven’t) Curbed Chinese AI | AI Frontiers, diakses Agustus 11, 2025, https://ai-frontiers.org/articles/us-chip-export-controls-china-ai
10. Has Biden’s China chip war backfired? – Responsible Statecraft, diakses Agustus 11, 2025, https://responsiblestatecraft.org/china-artificial-intelligence/
11. Full article: The paradox of semiconductors—EU governance between sovereignty and interdependence – Taylor & Francis Online, diakses Agustus 11, 2025, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09557571.2024.2405915
12. Debate: Building a U.S. Regulatory Empire in the … – Project MUSE, diakses Agustus 11, 2025, https://muse.jhu.edu/article/940462
13. Perang Teknologi China dan Amerika Serikat: Persaingan untuk Dominasi Global, diakses Agustus 11, 2025, https://p2ti.uma.ac.id/perang-teknologi-china-dan-amerika-serikat-persaingan-untuk-dominasi-global/
14. Understanding U.S. Allies’ Current Legal Authority to Implement AI and Semiconductor Export Controls – CSIS, diakses Agustus 11, 2025, https://www.csis.org/analysis/understanding-us-allies-current-legal-authority-implement-ai-and-semiconductor-export
15. Balancing openness, economic security and national security – Clingendael Institute, diakses Agustus 11, 2025, https://www.clingendael.org/sites/default/files/2024-04/Clingendael_report_The_future_of_export_controls_on_quantum_technologie.pdf
16. Nvidia has three more AI chips for China, circumventing US bans again – Tech Wire Asia, diakses Agustus 11, 2025, https://techwireasia.com/2023/11/how-is-nvidia-beating-ai-chips-ban-for-china-again/
17. Perang Teknologi AS-China Memanas! Tiongkok Lakukan Penyelidikan Terhadap Nvidia, diakses Agustus 11, 2025, https://internasional.kontan.co.id/news/perang-teknologi-as-china-memanas-tiongkok-lakukan-penyelidikan-terhadap-nvidia
18. Nvidia gets green light: US clears chip exports to China; company avoids billion dollars hit after CEO’s meeting with Trump, diakses Agustus 11, 2025, https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/nvidia-gets-green-light-us-clears-chip-exports-to-china-eases-billion-dollars-hit-after-ceos-meeting-with-trump/articleshow/123200512.cms
19. Nvidia AI Chips: A100 A800 H100 H800 B200 | FiberMall, diakses Agustus 11, 2025, https://www.fibermall.com/blog/nvidia-ai-chip.htm
20. NVIDIA Prepares H800 Adaptation of H100 GPU for the Chinese Market – TechPowerUp, diakses Agustus 11, 2025, https://www.techpowerup.com/forums/threads/nvidia-prepares-h800-adaptation-of-h100-gpu-for-the-chinese-market.306390/
21. New US rules block Nvidia’s AI chips for China – The Decoder, diakses Agustus 11, 2025, https://the-decoder.com/new-us-rules-block-nvidias-ai-chips-for-china/
22. China draws red lines on US chip tracking with Nvidia meeting, diakses Agustus 11, 2025, https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/china-draws-red-lines-on-us-chip-tracking-with-nvidia-meeting/articleshow/123139040.cms
23. NVIDIA A800 China-Tailored GPU Performance within 70% of A100 | TechPowerUp Forums, diakses Agustus 11, 2025, https://www.techpowerup.com/forums/threads/nvidia-a800-china-tailored-gpu-performance-within-70-of-a100.308324/
24. Nvidia-AMD Deal on China Chip Sales, Trump & Putin to Meet in Alaska | The Opening Trade 8/11 – YouTube, diakses Agustus 11, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=QIbSldMqvkA
25. Nvidia, AMD to pay 15% of China chip sales to US government …, diakses Agustus 11, 2025, https://www.aljazeera.com/economy/2025/8/11/nvidia-amd-to-pay-15-of-china-chip-sales-to-us-government-reports-say
26. Nvidia and AMD have agreed to give the US government 15% of the revenues from chip sales in China. What are your thoughts? – Reddit, diakses Agustus 11, 2025, https://www.reddit.com/r/ProfessorFinance/comments/1mnah86/nvidia_and_amd_have_agreed_to_give_the_us/
27. Nvidia, AMD to pay 15 per cent of China chip sale revenues to U.S., diakses Agustus 11, 2025, https://www.bnnbloomberg.ca/business/company-news/2025/08/11/nvidia-amd-to-pay-15-of-china-chip-sale-revenues-to-us-official-says/
28. Utilitarianism and the pandemic – PMC – PubMed Central, diakses Agustus 11, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7276855/
29. Moral Risk, Moral Injury, and Institutional Responsibility: Ethical Issues in HUMINT, diakses Agustus 11, 2025, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08850607.2024.2382031
30. Beyond Economics: How U.S. Policies Can Undermine National …, diakses Agustus 11, 2025, https://www.csis.org/analysis/beyond-economics-how-us-policies-can-undermine-national-security-goals
31. Why Biden Is Rushing to Restrict AI Chip Exports – Time Magazine, diakses Agustus 11, 2025, https://time.com/7206500/biden-ai-chip-export-restrictions/
32. National Security vs. Economic Gain: A Debate on US-China Export …, diakses Agustus 11, 2025, https://www.aei.org/events/national-security-vs-economic-gain-a-debate-on-us-china-export-policy/
33. Deontology – StatPearls – NCBI Bookshelf, diakses Agustus 11, 2025, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459296/
34. Deontological International Ethics – Oxford Research Encyclopedias, diakses Agustus 11, 2025, https://oxfordre.com/internationalstudies/display/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-141?d=%2F10.1093%2Facrefore%2F9780190846626.001.0001%2Facrefore-9780190846626-e-141&p=emailA0qdCdoiUnh8Y
35. Ethical, Legal, and Social Issues In Homeland Security – What They Are and How to Address Them – Scholarly Commons, diakses Agustus 11, 2025, https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3068&context=publication
36. Etika dan Tanggung Jawab dalam Pengembangan AI: Tantangan di Masa Depan, diakses Agustus 11, 2025, https://ekonomi.uma.ac.id/2024/08/03/etika-dan-tanggung-jawab-dalam-pengembangan-ai-tantangan-di-masa-depan/
37. panduan kode etik – kecerdasan buatan (artificial intelligence/ai) yang bertanggung jawab dan terpercaya – OJK, diakses Agustus 11, 2025, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Panduan-Kode-Etik-Kecerdasan-Buatan-AI-yang-Bertanggung-Jawab-dan-Terpercaya-di-Industri-Teknologi-Finansial/OJK_Panduan%20Kode%20Etik%20Kecerdasan%20Buatan%20AI%20Yang%20Bertanggungjawab%20dan%20Terpercaya%20di%20Industri%20Teknologi%20Finansial.pdf
38. Perang Dagang AS–Tiongkok: Dampak, Peluang, Tantangan dan solusi strategis bagi Indonesia – Kementerian Pertahanan, diakses Agustus 11, 2025, https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/16/perang-dagang-as-tiongkok-dampak-peluang-tantangan-dan-solusi-strategis-bagi-indonesia.html
39. Geopolitik Digitalisasi Meningkatkan Lengah Budaya di Indonesia – BINUS UNIVERSITY, diakses Agustus 11, 2025, https://binus.ac.id/malang/public-relations/2024/11/29/geopolitik-digitalisasi-meningkatkan-lengah-budaya-di-indonesia/
40. Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelajahan Teoretikal – Jurnal Lemhannas RI, diakses Agustus 11, 2025, https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/130/51/