Di era serba digital, sebuah ‘pengadilan’ baru telah lahir di ruang-ruang virtual media sosial. Tanpa palu hakim atau ruang sidang formal, putusan dijatuhkan secara kolektif oleh massa yang tak terlihat. Inilah fenomena cancel culture, sebuah kekuatan dahsyat yang mampu mengangkat sekaligus menenggelamkan reputasi seseorang dalam hitungan jam. Bukan lagi sekadar tren sesaat, cancel culture telah berevolusi menjadi mekanisme kontrol sosial yang kompleks, dengan dampak yang meresap jauh ke dalam struktur masyarakat, karier, hingga kesehatan mental individu.

Artikel ini akan membedah secara mendalam fenomena cancel culture di Indonesia. Kita akan menelusuri definisinya, mekanisme kerjanya yang dipercepat oleh algoritma, serta perannya sebagai pedang bermata dua: di satu sisi sebagai alat penegak akuntabilitas, di sisi lain sebagai bentuk persekusi digital yang membahayakan. Dengan melihat studi kasus lokal dan membandingkannya dengan konteks global, kita akan memahami bagaimana fenomena ini membentuk ulang lanskap sosial dan budaya di Indonesia.

Apa Sebenarnya Fenomena Cancel Culture Itu? Dari Gerakan Keadilan hingga Boikot Massal

Untuk memahami kompleksitasnya, kita perlu mengurai definisi dan evolusi dari cancel culture itu sendiri. Istilah ini merujuk pada sebuah praktik budaya di mana publik secara massal menarik dukungan (withdrawal of support) terhadap seorang individu—biasanya figur publik—yang dianggap telah bertindak atau berbicara dengan cara yang tidak dapat diterima.¹ Tindakan ini, yang sering disebut juga sebagai call-out culture, bertujuan untuk mengucilkan, memboikot, atau bahkan menuntut agar targetnya kehilangan platform, pekerjaan, dan pengaruh sosialnya.¹

Ini bukan sekadar kritik biasa. Menurut Jonah Engel Bromwich dari The New York Times, penggunaan kata ‘cancel’ mengindikasikan sebuah “disinvestasi total” dari seseorang atau sesuatu.¹ Artinya, tujuannya bukan lagi untuk memperbaiki atau berdialog, melainkan untuk menyingkirkan individu tersebut dari ruang publik secara efektif.

Fenomena ini, meskipun terasa baru, berakar dari konsep boikot dan pengucilan sosial yang sudah ada sejak lama. Namun, kekuatannya dilipatgandakan oleh media sosial, yang memungkinkan mobilisasi massa dalam skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.⁴

Asal-usul Istilah ‘Cancel’ di Era Digital

Istilah cancel culture mulai populer secara global sekitar tahun 2017, terutama setelah gelombang gerakan #MeToo yang membongkar skandal pelecehan seksual oleh figur-figur berkuasa seperti Harvey Weinstein.⁶ Gerakan ini, bersama dengan Black Lives Matter, menunjukkan bagaimana cancel culture dapat berfungsi sebagai alat bagi kelompok-kelompok marjinal untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas dari individu yang dilindungi oleh sistem kekuasaan tradisional.¹ Awalnya, gerakan ini lahir dari komunitas kulit hitam di Amerika Serikat sebagai cara untuk menyuarakan diskriminasi yang mereka alami.⁹

Di Indonesia, istilah ini mulai mendapatkan traksi signifikan sekitar Agustus 2019, dengan konsentrasi awal di kota-kota besar Pulau Jawa.⁶ Hal ini menandakan bahwa cancel culture di Indonesia pada awalnya merupakan fenomena urban yang erat kaitannya dengan tingkat penetrasi internet dan literasi digital yang lebih tinggi di kalangan masyarakat perkotaan.²

Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran makna dan motivasi di balik fenomena ini. Jika pada awalnya cancel culture adalah senjata kaum tertindas untuk menuntut keadilan sistemik, praktiknya di Indonesia sering kali didorong oleh dinamika yang berbeda. Studi menunjukkan bahwa partisipasi dalam gelombang cancel culture di Indonesia tidak jarang dimotivasi oleh kecenderungan untuk mengikuti tren dan Fear of Missing Out (FOMO), ketimbang pemahaman mendalam atas isu yang diperjuangkan.¹² Akibatnya, apa yang bermula sebagai alat keadilan sosial berisiko terdilusi menjadi reaksi massa yang lebih reaktif dan terkadang kurang berdasar, di mana partisipasi menjadi bentuk identitas sosial di dunia maya.

Perbedaan Mendasar: Kritik, Cancel Culture, dan Cyberbullying

Penting untuk menarik garis batas yang jelas antara tiga konsep yang sering kali tumpang tindih ini: kritik, cancel culture, dan cyberbullying.

• Kritik bertujuan untuk perbaikan atau dialog. Sasarannya adalah tindakan atau gagasan, dengan harapan dapat memicu perubahan positif atau pemahaman yang lebih baik.
• Cancel Culture melampaui kritik. Tujuannya adalah deplatforming dan pengucilan sosial-profesional.¹ Fokusnya adalah menihilkan pengaruh target sebagai bentuk sanksi.
• Cyberbullying terjadi ketika cancel culture kehilangan proporsionalitas dan berubah menjadi serangan personal, pelecehan, dan penghakiman massa tanpa ruang untuk klarifikasi.¹⁵

Pergeseran dari kritik menjadi cyberbullying ini sering kali terjadi tanpa disadari. Kerangka yang diajukan oleh Eve Ng membantu kita membedakannya, yaitu antara ‘praktik pembatalan’ (cancel practices—tindakan boikot itu sendiri) dan ‘wacana pembatalan’ (cancel discourses—komentar dan diskusi seputar pembatalan).¹ Wacana inilah yang seringkali menjadi liar dan bereskalasi menjadi perundungan massal. Di Indonesia, situasi ini diperparah oleh tingkat literasi digital yang masih perlu ditingkatkan dan ketiadaan regulasi yang jelas untuk mengelola ruang digital, membuat masyarakat rentan terhadap penghakiman kolektif yang impulsif.¹⁹

Mekanisme Kerja Cancel Culture di Lanskap Digital Indonesia

Kecepatan dan jangkauan fenomena cancel culture tidak terjadi secara magis. Ada mesin teknologi dan pemicu psikologis yang bekerja di baliknya, mengubah percikan amarah individu menjadi api unggun kemarahan kolektif.

Peran Algoritma Media Sosial dalam Mempercepat Amarah Kolektif

Mesin utama di balik penyebaran cancel culture adalah algoritma media sosial itu sendiri. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna (engagement). Konten yang memancing reaksi emosional kuat—terutama kemarahan dan kebencian—terbukti paling efektif dalam memicu interaksi, sehingga algoritma akan mendorongnya ke lebih banyak audiens.¹⁹

Akibatnya, sebuah unggahan kontroversial dapat menjadi viral dalam hitungan jam, menciptakan gelombang penghakiman massa sebelum konteks yang utuh, klarifikasi, atau narasi tandingan sempat muncul.¹⁴ Ini menciptakan apa yang disebut sebagai penghakiman kolektif yang impulsif, di mana keputusan untuk “membatalkan” seseorang dibuat berdasarkan informasi yang sering kali tidak lengkap atau bias.²⁰

Lebih dari sekadar kecepatan, masalah fundamental dari peran algoritma ini adalah distorsi terhadap proporsionalitas. Dalam dunia pra-digital, sebuah kesalahan mungkin hanya akan mendapat respons terbatas dari komunitas lokal. Namun, algoritma media sosial tidak mengukur tingkat keparahan pelanggaran; ia hanya mengukur potensi viralitas. Sebuah kesalahan kecil yang memicu engagement tinggi bisa mendapatkan jangkauan kemarahan yang setara, atau bahkan lebih besar, dari sebuah kejahatan serius. Dengan demikian, “hukuman” yang diterima—berupa penghinaan massal, kehilangan pekerjaan, dan kerusakan reputasi—sering kali menjadi tidak proporsional dengan “kejahatan” yang dilakukan. Algoritma secara efektif menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memberikan sanksi yang terukur, menggantinya dengan sistem biner: antara tidak dikenal atau dihujat secara masif.

Pemicu Psikologis: Dari FOMO hingga Solidaritas Kelompok

Di balik teknologi, ada faktor manusia yang mendorong partisipasi. Seperti yang telah disinggung, penelitian spesifik pada konteks Indonesia menunjukkan bahwa Fear of Missing Out (FOMO) dan keinginan untuk mengikuti tren menjadi pendorong signifikan.¹² Bergabung dalam sebuah gerakan “pembatalan” menjadi cara untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah bentuk partisipasi sosial di era digital.

Selain itu, anonimitas yang ditawarkan media sosial memberikan “topeng” yang membuat individu lebih berani untuk berpartisipasi dalam penghakiman massal, sesuatu yang mungkin tidak akan mereka lakukan di dunia nyata.⁹ Solidaritas kelompok juga memainkan peran krusial, terutama di kalangan komunitas penggemar (fandom), seperti penggemar K-Pop. Mereka memiliki kesadaran tinggi akan kekuatan kolektif mereka dan mampu memobilisasi dukungan atau kecaman secara terorganisir untuk memengaruhi narasi publik.³

Platform Dominan: Mengapa Twitter Menjadi Arena Utama?

Meskipun cancel culture terjadi di berbagai platform, Twitter (kini X) secara konsisten diidentifikasi sebagai arena utamanya di Indonesia.⁷ Sifatnya yang terbuka, di mana setiap unggahan dapat dilihat oleh siapa saja, serta fitur seperti retweet dan tagar, membuatnya menjadi medium yang ideal untuk penyebaran wacana secara cepat dan masif.

Pada tahun 2022, Indonesia memiliki 18,45 juta pengguna aktif Twitter, sebuah angka yang signifikan dan menunjukkan potensi jangkauan yang luas untuk setiap isu yang menjadi tren.⁷ Kultur diskusinya yang cepat dan berbasis teks juga mendukung terbentuknya argumen dan kontra-argumen secara instan, mengubah platform ini menjadi medan pertempuran opini publik di mana nasib reputasi seseorang bisa ditentukan.

Cancel Culture sebagai Pedang Bermata Dua: Kontrol Sosial atau Persekusi?

Fenomena cancel culture sering kali digambarkan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dipandang sebagai alat yang diperlukan untuk menegakkan keadilan di era digital. Di sisi lain, ia dikritik sebagai bentuk persekusi massa yang brutal dan tidak adil.

Sisi Positif: Mendorong Akuntabilitas dan Suara Kaum Marjinal

Pendukung cancel culture berargumen bahwa ia berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial modern yang esensial.⁴ Ketika sistem formal seperti hukum dianggap lamban atau gagal memberikan keadilan—terutama bagi korban dari individu yang berkuasa—cancel culture hadir sebagai mekanisme akuntabilitas alternatif yang digerakkan oleh publik.⁴

Ia memberikan suara dan kekuatan kepada kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan, memungkinkan mereka untuk secara kolektif menantang dan menghukum tindakan yang dianggap diskriminatif, rasis, atau seksis.¹ Dengan adanya ancaman “pembatalan”, figur publik, perusahaan, dan institusi dipaksa untuk lebih berhati-hati dalam tindakan dan ucapan mereka, serta lebih bertanggung jawab atas dampak sosial dari perilaku mereka.

Kasus penolakan publik terhadap kembalinya Saiful Jamil ke layar kaca adalah contoh nyata bagaimana cancel culture berfungsi sebagai sanksi sosial di Indonesia. Setelah bebas dari penjara atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, glorifikasi dirinya oleh beberapa media memicu kemarahan publik. Gerakan boikot yang masif di media sosial berfungsi sebagai bentuk edukasi, teguran, dan sanksi moral dari masyarakat yang menolak normalisasi predator seksual di ruang publik.⁷

Sisi Negatif: Ancaman bagi Kesehatan Mental dan Kebebasan Berpendapat

Di sisi lain mata pedang, terdapat dampak negatif yang sangat merusak. Bagi individu yang menjadi target, cancel culture dapat menjadi pengalaman traumatis yang menghancurkan. Serangan verbal massal, pengucilan sosial, dan kehilangan mata pencaharian dapat memicu tekanan psikologis yang berat, termasuk stres, gangguan kecemasan, depresi, bahkan dalam kasus ekstrem, keinginan untuk bunuh diri.⁴ Korban sering kali merasa terisolasi, dihakimi tanpa ampun, dan tidak diberi ruang untuk memperbaiki diri.¹⁵

Bagi masyarakat luas, cancel culture memunculkan ancaman serius terhadap kebebasan berpendapat. Ketakutan akan menjadi target “pembatalan” berikutnya karena salah bicara atau memiliki opini yang tidak populer dapat menciptakan “efek mengerikan” (chilling effect), di mana individu memilih untuk menyensor diri mereka sendiri.⁵

Sebuah paradoks menarik juga sering muncul dari upaya deplatforming ini. Meskipun tujuannya adalah untuk membungkam dan menghilangkan pengaruh seseorang, tindakan “pembatalan” yang masif justru sering kali menjadi berita besar. Liputan media yang luas tentang kontroversi tersebut pada akhirnya dapat memperkenalkan figur yang “dibatalkan” dan pandangannya kepada audiens yang jauh lebih besar dari yang mereka miliki sebelumnya. Dalam prosesnya, mereka dapat membingkai diri sebagai korban atau martir kebebasan berpendapat, menarik simpati dan pengikut baru. Fenomena yang dikenal sebagai Efek Streisand ini menunjukkan bahwa sebagai strategi, “pembatalan” tidak selalu efektif dan bahkan bisa menjadi kontraproduktif terhadap tujuannya sendiri.

“Chilling Effect”: Ketika Publik Takut Bersuara

“Efek mengerikan” atau chilling effect adalah salah satu konsekuensi tidak langsung yang paling berbahaya dari cancel culture.⁵ Ini adalah kondisi di mana iklim ketakutan menyelimuti ruang diskusi publik, membuat orang enggan menyuarakan pendapat yang kompleks, bernuansa, atau berpotensi kontroversial. Individu memilih untuk diam demi menghindari risiko penghakiman massa.¹⁹

Akibatnya, diskursus publik menjadi semakin miskin dan terpolarisasi. Nuansa hilang, digantikan oleh pandangan hitam-putih. Lingkungan seperti ini lebih mengutamakan nada dan kepekaan emosional daripada substansi argumen, yang pada akhirnya menghambat kemajuan intelektual dan pemahaman kolektif atas isu-isu penting.⁵

Studi Kasus Fenomena Cancel Culture yang Mengguncang Indonesia

Untuk memahami bagaimana teori-teori ini beroperasi dalam praktik, mari kita lihat beberapa contoh nyata dari fenomena cancel culture yang pernah terjadi di Indonesia, baik yang menimpa individu maupun merek.

Kasus Tokoh Publik: Dari Saiful Jamil hingga Listy Chan

• Saiful Jamil: Seperti telah dibahas, kasus ini adalah contoh utama cancel culture sebagai kontrol sosial terhadap pelanggaran norma moral dan etika. Publik menolak keras upaya glorifikasi seorang mantan narapidana kasus pelecehan seksual, menunjukkan bahwa ada batas moral yang tidak bisa ditoleransi di ruang publik.⁷
• Listy Chan: Seorang atlet esports profesional yang kehilangan beberapa kontrak sponsor dan dikeluarkan dari timnya (EVOS Esports) setelah terlibat dalam skandal perselingkuhan yang menjadi viral. Kasus ini menunjukkan bagaimana urusan pribadi seseorang dapat memicu konsekuensi profesional yang berat ketika diekspos di pengadilan media sosial.⁶
• Gofar Hilman: Seorang penyiar dan influencer yang menghadapi boikot massal dan pemutusan kerja sama dengan berbagai merek setelah munculnya tuduhan pelecehan seksual di media sosial. Meskipun kasus hukumnya tidak berlanjut, “pengadilan publik” telah menjatuhkan sanksi sosial dan profesional yang signifikan.²⁸

Ketika Brand Menjadi Sasaran: Boikot dan Dampaknya pada Bisnis

Cancel culture tidak hanya menyasar individu. Merek dan perusahaan juga menjadi target yang rentan, baik karena tindakan mereka sendiri maupun karena afiliasi mereka dengan figur kontroversial.¹³

• Gerakan Boikot Produk: Salah satu contoh paling masif belakangan ini adalah gerakan BDS (Boycott, Divestment, and Sanction) yang menargetkan merek-merek global yang dianggap mendukung atau berafiliasi dengan Israel. Di Indonesia, gerakan ini mendapatkan momentum besar, didorong oleh sentimen solidaritas terhadap Palestina, dan berdampak signifikan pada penjualan beberapa produk.¹³
• Pemutusan Kontrak Influencer: Merek juga sering kali mengambil tindakan preventif untuk melindungi citra mereka. Ketika seorang selebgram bernama Julia Prastini (Jule) tersandung isu perselingkuhan, sejumlah merek yang bekerja sama dengannya—seperti Jumuna Official, Beauty Charm, dan ITSMOSTLY—segera mengumumkan pemutusan kontrak secara publik. Ini menunjukkan bagaimana merek dengan cepat menjaga jarak dari individu yang “dibatalkan” untuk menghindari imbas negatif pada bisnis mereka.²⁹

Wajah Cancel Culture di Indonesia: Berbeda dengan Barat?

Meskipun merupakan fenomena global, manifestasi cancel culture di setiap negara dibentuk oleh konteks sosial dan budayanya yang unik. Perbandingan antara Indonesia dan negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat, menyoroti perbedaan yang signifikan dalam pemicu, proses, dan konsekuensinya.

Pemicu Kultural: Norma Agama dan Sosial vs Isu Keadilan Rasial

Di Barat, cancel culture sering kali dipicu oleh isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial, seperti rasisme, seksisme, homofobia, atau transfobia. Kasus penulis J.K. Rowling yang “dibatalkan” karena pandangannya tentang isu transgender adalah contoh klasiknya.⁶ Gerakan ini berakar pada wacana politik identitas dan progresivisme sosial.

Sebaliknya, di Indonesia, pemicu utama cancel culture lebih sering berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, dan etika komunal.²⁷ Isu seperti perselingkuhan, penistaan agama, atau perilaku yang dianggap tidak senonoh menjadi bahan bakar utama kemarahan publik. Hal ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh nilai-nilai agama dan budaya dalam membentuk standar moral di ruang digital Indonesia.

Konsekuensi yang Berbeda: Sanksi Sosial vs Potensi Jerat Hukum

Konsekuensi yang dihadapi target juga berbeda. Di Barat, hukumannya cenderung bersifat sosial dan profesional: kehilangan pekerjaan, deplatforming, dan kerusakan reputasi jangka panjang. Di Indonesia, selain sanksi-sanksi tersebut, ada lapisan ancaman hukum yang nyata, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seseorang bisa diproses secara hukum atas tuduhan penistaan agama atau pencemaran nama baik, menjadikan cancel culture di Indonesia memiliki implikasi pidana yang serius.²⁷

Menariknya, sebuah penelitian menemukan bahwa di Indonesia, menjadi target cancel culture terkadang justru dapat meningkatkan popularitas seseorang, sebuah fenomena yang jarang terjadi di negara lain di mana dampaknya cenderung lebih permanen.³²

Untuk memperjelas perbedaan ini, tabel berikut menyajikan perbandingan ringkas:

Menavigasi Era Cancel Culture: Antara Partisipasi Kritis dan Tanggung Jawab Digital

Menghadapi realitas cancel culture yang semakin meresahkan, pertanyaan utamanya bukanlah bagaimana menghapusnya, melainkan bagaimana menavigasinya secara bijak. Kunci untuk meredam sisi destruktifnya sambil mempertahankan potensinya sebagai alat kontrol sosial terletak pada tanggung jawab kolektif untuk meningkatkan kedewasaan digital kita.

Pentingnya Literasi Digital dan Berpikir Kritis

Hampir semua analisis akademis tentang cancel culture di Indonesia bermuara pada satu kesimpulan yang sama: urgensi peningkatan literasi digital.² Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis menggunakan gawai, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang kita konsumsi dan sebarkan.

Ini berarti membiasakan diri untuk:

• Memverifikasi informasi sebelum ikut menyebarkan atau menghakimi.
• Memahami konteks secara utuh, tidak hanya berdasarkan potongan video atau kutipan yang viral.
• Mengenali framing manipulatif yang mungkin digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memancing kemarahan demi kepentingan pribadi atau politik.⁴

Filsuf F. Budi Hardiman mengusulkan sebuah etika “Klik” yang relevan, yaitu sikap “jeda reflektif” (reflective pause) sebelum kita menekan tombol share, like, atau comment.³⁴ Jeda singkat ini adalah ruang untuk bertanya pada diri sendiri: “Apakah saya sudah tahu cerita lengkapnya? Apa niat saya? Apa dampak dari tindakan digital saya ini?”

Bagaimana Seharusnya Kita Bersikap?

Menavigasi era ini membutuhkan kesadaran dan tindakan baik di level individu maupun kolektif.

• Bagi Individu: Latihlah empati digital. Ingatlah bahwa di balik setiap akun ada manusia dengan perasaan dan kehidupan nyata. Hindari bergabung dengan gerombolan digital (mob mentality) hanya karena ikut-ikutan. Alih-alih berfokus pada hukuman, arahkan energi untuk mendorong edukasi dan perubahan yang konstruktif.⁴
• Bagi Masyarakat dan Pembuat Kebijakan: Perlu ada upaya sistematis untuk memperkuat program pendidikan literasi digital sejak dini.¹¹ Selain itu, penting untuk menciptakan ruang-ruang diskusi publik yang lebih sehat, yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan dialog, bukan penghakiman instan.¹⁴ Kerangka hukum seperti UU ITE juga perlu ditinjau agar dapat melindungi korban pencemaran nama baik tanpa disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah.³¹

Pada akhirnya, fenomena cancel culture adalah cerminan dari masyarakat digital kita. Ia memiliki potensi sebagai alat penegak akuntabilitas, namun praktiknya saat ini sering kali masih kasar, reaktif, dan destruktif. Jalan ke depan bukanlah dengan meniadakan tanggung jawab, melainkan dengan membangun sebuah kultur digital yang lebih dewasa, kritis, dan berempati.

Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena cancel culture di Indonesia? Apakah ia lebih banyak membawa kebaikan atau keburukan? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah ini!

Karya yang dikutip

1. Cancel culture – Wikipedia, diakses Oktober 29, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Cancel_culture
2. Cancel Culture in the Frame of Comparison of Indonesia and South Korea, diakses Oktober 29, 2025, https://journal.unnes.ac.id/nju/jsi/article/download/36131/14228
3. Cancel Culture dan Ketegasan Masyarakat untuk Pesohor | Universitas Muhammadiyah Surakarta, diakses Oktober 29, 2025, https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/cancel-culture-dan-ketegasan-masyarakat-untuk-pesohor
4. Mengenal Cancel Culture dan Dampaknya di Era Media Sosial, diakses Oktober 29, 2025, https://cyberhub.id/pengetahuan-dasar/mengenal-cancel-culture
5. FENOMENA CANCEL CULTURE DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR | Request PDF – ResearchGate, diakses Oktober 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/390281785_FENOMENA_CANCEL_CULTURE_DI_INDONESIA_SEBUAH_TINJAUAN_LITERATUR
6. Cancel Culture Marak di AS, Bagaimana di Indonesia? – VOA Indonesia, diakses Oktober 29, 2025, https://www.voaindonesia.com/a/cancel-culture-marak-di-as-bagaimana-di-indonesia-/5806176.html
7. Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter – Journal of Universitas Airlangga, diakses Oktober 29, 2025, https://e-journal.unair.ac.id/MEDKOM/article/download/44044/26393/246936
8. Cancel Culture Sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter | Jurnal Media dan Komunikasi, diakses Oktober 29, 2025, https://e-journal.unair.ac.id/MEDKOM/article/view/44044
9. Cancel Culture : Membahayakan atau Menyelamatkan? | Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah – UIN Jakarta, diakses Oktober 29, 2025, https://www.fpsi.uinjkt.ac.id/id/cancel-culture-membahayakan-atau-menyelamatkan
10. Cancel Culture : Membahayakan atau Menyelamatkan? | Fakultas …, diakses Oktober 29, 2025, https://fpsi.uinjkt.ac.id/id/cancel-culture-membahayakan-atau-menyelamatkan
11. “FENOMENA CANCEL CULTURE DI INDONESIA: SEBUAH …, diakses Oktober 29, 2025, https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol10/iss1/5/
12. Pergeseran Makna Cancel Culture di Indonesia : Analisis Semiotika …, diakses Oktober 29, 2025, https://journal.ukwms.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF/article/view/7407
13. Pergeseran Makna Cancel Culture di Indonesia : Analisis Semiotika Sosial Theo van Leeuwen, diakses Oktober 29, 2025, https://journal.ukwms.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF/article/download/7407/5427/24127
14. Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Cancel Culture di Platform Digital – Jurnal Bersama, diakses Oktober 29, 2025, https://journal.yp3a.org/index.php/mukasi/article/download/4615/1551/21687
15. Efek Negatif Cancel Culture bagi Kesehatan Mental dan Cara Mengatasinya – Satu Persen, diakses Oktober 29, 2025, https://satupersen.net/blog/cancel-culture-bagi-kesehatan-mental
16. (PDF) Gerakan Cancel Culture ditinjau oleh Teori Tindakan Sosial – ResearchGate, diakses Oktober 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/353879036_Gerakan_Cancel_Culture_ditinjau_oleh_Teori_Tindakan_Sosial
17. CANCEL CULTURE: FENOMENA DAN DAMPAK PADA PENGGUNA MEDIA FACEBOOK, diakses Oktober 29, 2025, http://e-theses.iaincurup.ac.id/8458/1/FULLTEXT.pdf
18. Membongkar Kompleksitas Cancel Culture di Era Digital | kumparan.com, diakses Oktober 29, 2025, https://m.kumparan.com/diza-putri-astuti/membongkar-kompleksitas-cancel-culture-di-era-digital-24OMHL9f5Fs
19. (PDF) The Phenomenon Of ‘Cancel Culture’ In Indonesia: Between Ethics, Social, And Politics In Digital Space – ResearchGate, diakses Oktober 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391916094_The_Phenomenon_Of_’Cancel_Culture’_In_Indonesia_Between_Ethics_Social_And_Politics_In_Digital_Space
20. Cancel Culture di Era Media Baru: Analisis Komunikasi Atas Implikasi Sosial dalam Kasus Overclaim Skincare | Nuansa Akademik – Jurnal Elektronik Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, diakses Oktober 29, 2025, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/2621
21. Pimnas 36: Riset Fenomena “Cancel Culture” dalam Pandangan Islam, diakses Oktober 29, 2025, https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/pimnas-36-riset-fenomena-cancel-culture-dalam-pandangan-islam/
22. Cancel Culture, Tren Toxic yang Membahayakan Mental – Beautynesia, diakses Oktober 29, 2025, https://www.beautynesia.id/life/cancel-culture-tren-toxic-yang-membahayakan-mental/b-234466
23. Cancel Culture Sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter – Semantic Scholar, diakses Oktober 29, 2025, https://www.semanticscholar.org/paper/Cancel-Culture-Sebagai-Bentuk-Kontrol-Sosial-di-Yanuar-Muharman/1debeb3d9ea3e407e98440ee0afc3829daa63bc1
24. (PDF) Cancel Culture Sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter, diakses Oktober 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/373350008_Cancel_Culture_Sebagai_Bentuk_Kontrol_Sosial_di_Twitter
25. Cancel Culture, Ini Pengertian dan Dampaknya pada Kesehatan …, diakses Oktober 29, 2025, https://www.halodoc.com/artikel/cancel-culture-ini-pengertian-dan-dampaknya-pada-kesehatan-mental
26. Cancel Culture, Tindakan Boikot Orang yang Berbuat Buruk – Hello Sehat, diakses Oktober 29, 2025, https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/apa-itu-cancel-culture/
27. Dampak Cancel Culture di Indonesia, Antara Kontrol dan Persekusi – Kompasiana.com, diakses Oktober 29, 2025, https://www.kompasiana.com/aidhilpratama7463/67a9143234777c59c62f0c82/dampak-cancel-culture-di-indonesia-antara-kontrol-dan-persekusi?page=all&page_images=1
28. Apa Itu Cancel Culture? Kenali Dampak dan Solusi untuk Menghadapinya – Rakki ID, diakses Oktober 29, 2025, https://www.rakki.id/arti-cancel-culture/
29. Apa Arti Cancel Culture? Dialami Selebgram Jule yang Diputus Kontrak oleh Banyak Brand, diakses Oktober 29, 2025, https://www.suara.com/lifestyle/2025/10/23/142717/apa-arti-cancel-culture-dialami-selebgram-jule-yang-diputus-kontrak-oleh-banyak-brand
30. Cancel Culture Dimulai? 4 Brand Ini Memutus Kontrak Jule Imbas Isu Selingkuhi Na Daehoon – Suara.com, diakses Oktober 29, 2025, https://www.suara.com/lifestyle/2025/10/22/113233/cancel-culture-dimulai-4-brand-ini-memutus-kontrak-jule-imbas-isu-selingkuhi-na-daehoon
31. Aspek Hukum Liabilitas Public Figure (Cancel Culture) | PDF – Scribd, diakses Oktober 29, 2025, https://id.scribd.com/document/678697500/Aspek-Hukum-Liabilitas-Public-Figure-Cancel-Culture
32. Comparison Study on Cancel Culture as an Impact and Public Figure Scandal in Indonesia and Overseas – ResearchGate, diakses Oktober 29, 2025, https://www.researchgate.net/publication/393657169_Comparison_Study_on_Cancel_Culture_as_an_Impact_and_Public_Figure_Scandal_in_Indonesia_and_Overseas
33. Apa Bedanya Cancel Culture yang Jangkit Netizen Indonesia, AS dan Korea? – Uzone.id, diakses Oktober 29, 2025, https://uzone.id/apa-bedanya-cancel-culture-yang-jangkit-netizen-indonesia-as-dan-korea-
34. Analisis Fenomena Cancel Culture dalam Etika “Klik” Manusia di Era Digital Menurut F. Budi Hardiman | SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, diakses Oktober 29, 2025, https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora/article/view/1930
35. ANALISIS DAMPAK CANCEL CULTURE DI TWITTER DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT | Hasya | NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, diakses Oktober 29, 2025, https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/19729